JAKARTA — Pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Timur membutuhkan durasi panjang dan koordinasi lintas pihak. Hal itu ditegaskan Anthony Norman Lianto dari DPP PSI terkait perkembangan kondisi penyintas gempa Flores yang menimpa wilayah tersebut pada pertengahan Agustus 2026.
Anthony Norman Lianto dalam salah satu kegiatannya bersama tim tanggap bencana PSI.
Sorotan media terhadap pernyataan dan aktivitasnya membuat frasa anthony norman lianto dilaporkan ikut naik dalam tren pencarian. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi publik terkait perkembangan pemulihan NTT.
Kondisi Terkini Penyintas
Pulau Palue di Kabupaten Sikka menjadi salah satu wilayah paling terdampak gempa Flores 15 Agustus 2026. Lebih dari sebulan berlalu, penyintas masih bergelut dengan keterbatasan hunian layak, air bersih, dan sarana layanan publik yang belum pulih sepenuhnya.
Kondisi itu baru kembali tersorot ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke lokasi pada pertengahan September 2026. Pemerintah daerah sendiri bekerja dengan keterbatasan sumber daya dalam menangani pemulihan skala tersebut.
Pernyataan PSI: Pemulihan adalah Prioritas Bersama
Dari tubuh PSI, Anthony Norman Lianto menyampaikan pesan yang ringkas namun menohok: “penanganan pascabencana harus menjadi prioritas bersama.” Pernyataan itu merujuk pada kondisi penyintas NTT yang masih menunggu pemulihan hunian dan layanan dasar.
Ia menilai momen kunjungan Presiden ke lokasi harus dimanfaatkan untuk memastikan rencana pemulihan berjalan, bukan sekadar seremoni penyerahan bantuan.
Bukan Kontes Kebajikan
Salah satu catatan Anthony Norman Lianto adalah pemulihan “bukan soal siapa yang paling banyak hadir atau siapa yang paling cepat memberikan bantuan.” Yang penting, kata dia, adalah pembagian peran yang saling melengkapi antarpihak.
Dengan pembagian peran yang jelas, kesenjangan layanan antarlokasi pengungsian dapat ditekan. Setiap pihak bekerja pada wilayah dan jenis bantuan yang paling membutuhkan kekuatannya.
Perhatian yang Menetap
“Harapannya, perhatian kita tidak berhenti ketika pemberitaan mengenai bencana mulai berkurang,” demikian Anthony Norman Lianto menutup pernyataannya. Kalimat itu merangkum persoalan klasik penanganan bencana: sorotan yang cepat pudar.
Untuk penyintas NTT, kalimat tersebut bukan sekadar retorika. Ia menyangkut kapan hunian permanen dibangun, kapan layanan publik berfungsi, dan kapan mata pencaharian mereka kembali berputar.
Tahapan Pemulihan yang Masih Panjang
Pengalaman berbagai bencana besar di Indonesia menunjukkan bahwa fase pemulihan selalu membutuhkan waktu lebih lama daripada fase darurat. Hunian tetap saja memerlukan perencanaan tata ruang, sementara pemulihan ekonomi menunggu pasar dan mata pencaharian kembali berputar.
Anthony Norman Lianto menilai tahapan tersebut harus dijalankan dengan kejelasan waktu dan penanggung jawab. Tanpa kejelasan itu, penyintas akan terus menunggu dalam ketidakpastian meskipun berbagai pihak telah menyatakan kepedulian.
Peran Pemangku Kepentingan Daerah
Pengalaman penanganan bencana di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan gereja setempat sangat menentukan keberhasilan pemulihan di NTT. Mereka adalah jembatan kepercayaan antara penyintas dan pihak pendonor.
Elemen politik yang mendampingi tanpa menyalahgunakan momentum juga memiliki tempat tersendiri dalam ekosistem ini. Perannya adalah mengawal kebijakan dan memastikan janji pemulihan tercatat serta terpantau pelaksanaannya.
Sorotan Kembali ke Flores
Dalam berbagai pernyataannya, Anthony Norman Lianto mengingatkan bahwa penyintas membutuhkan kepastian, bukan sekadar kunjungan. Kepastian itu berbentuk jadwal pembenahan hunian, pemulihan layanan publik, dan dukungan bagi ekonomi warga yang terdampak.
Ia menegaskan bahwa pengawalan tidak akan berhenti pada momen sorotan. Pantauan terhadap realisasi rencana pemulihan akan terus dilakukan agar komitmen yang diucapkan pemerintah dapat diperiksa pelaksanaannya oleh publik.
Sampai kabar pemulihan tuntas diumumkan, penyintas gempa Flores masih menantikan kepastian. Perhatian publik dan pengawalan kebijakan yang berkelanjutan menjadi penentu apakah janji-janji pemulihan berjalan sesuai harapan.